MOJOKERTO – Polemik dugaan penggelembungan harga paket seragam sekolah siswa baru SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto kini memasuki fase yang semakin menguat. Gerakan advokasi yang dipelopori Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) perwakilan Kabupaten Mojokerto tak hanya berhasil menyatukan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melainkan juga meraih simpati dan dukungan dari kalangan pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Sejumlah pejabat daerah yang enggan disebut identitasnya secara terbuka menyatakan dukungan moral atas keberanian Aliansi dalam mengawal isu yang sangat menyentuh kepentingan masyarakat luas ini.
Pejabat Daerah: Praktik Harga Tidak Wajar Harus Segera Diputus
Salah satu pejabat Pemkab Mojokerto menegaskan bahwa keresahan yang disuarakan masyarakat dan Aliansi sangat beralasan. Menurutnya, perbaikan sistem pengadaan seragam di sekolah negeri sudah sangat mendesak dilakukan agar tidak lagi membebani ekonomi keluarga yang sedang sulit.
“Praktik pengadaan seragam dengan harga yang tidak wajar ini harus diputus rantainya. Sangat disayangkan jika di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, orang tua justru terbebani biaya yang tidak seharusnya. Kami dukung penuh perjuangan Aliansi agar hasilnya adil dan berkelanjutan,” ujar pejabat tersebut.
Bergabungnya Berbagai Elemen Kekuatan Masyarakat
Dukungan tersebut sejalan dengan makin kokohnya barisan di tingkat akar rumput. Berbagai elemen mulai dari LSM pemerhati pendidikan, lembaga bantuan hukum, organisasi media, perlindungan konsumen, hingga kelompok kemasyarakatan resmi menyatakan bergabung ke dalam Aliansi Peduli Pendidikan.
Keprihatinan ini muncul menyusul fakta di lapangan: banyak orang tua siswa kelas VII terpaksa berutang, menjual ternak, atau menggadaikan barang berharga demi membayar paket seragam yang dipatok hingga Rp 950.000 – Rp 956.000. Padahal hasil pengecekan langsung di pasar, bahan kain dengan kualitas setara lengkap atribut dan baju olahraga hanya berkisar Rp 450.000 hingga Rp 600.000.
“Ini bukan sekadar soal kain, melainkan soal keadilan sosial dan integritas pelayanan pendidikan. Bersatunya berbagai elemen ini membuktikan nurani masyarakat bangkit. Kami bersatu agar hak wali murid dihargai dan tidak bisa diabaikan begitu saja,” tegas Sumidi, salah satu penggagas Aliansi Peduli Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
Wali Murid Semakin Berani, Pengawasan Audit Diperketat
Sinergi ini juga mendorong keberanian wali murid dari berbagai kecamatan seperti Puri, Bangsal, Sooko, Kutorejo, Mojoanyar, Pacet, Gondang, Jatirejo, Trowulan, Pungging, Ngoro, hingga Jetis untuk menyampaikan keluhan secara resmi.
Aliansi kini telah membentuk tim khusus:
– Tim Advokasi Hukum: Siap melindungi wali murid dari segala bentuk intimidasi atau diskriminasi terhadap anak di sekolah.
– Tim Investigasi & Data: Memperkuat pengumpulan bukti, sampel barang, dan perbandingan harga secara akurat.
Sambil menunggu hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Aliansi kembali mengingatkan agar proses berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Ribuan orang tua serta elemen masyarakat menanti ketegasan pihak berwenang mengusut dugaan mark-up harga dan memastikan selisih biaya dikembalikan kepada masyarakat yang berhak.(red)
